e-Procurement

• Posted: Wednesday, November 09, 2005
• |
• Author: pradhana

e-Procurement merupakan suatu cara pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik. Cara ini, memang merupakan cara baru dalam urusan pengadaan barang dan didukung jaringan dan sistem elektronik. Cara ini semakin banyak dilakukan, terutama oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga pemerintahan yang telah menerapkan teknologi informasi (TI).

Selain sebagai cara untuk mengefisienkan proses pengadaan, e-procurement juga dinilai sebagai salah satu cara yang efektif untuk memangkas kerumitan dalam proses pengadaan barang secara konvensional dan sekaligus memangkas biaya. Dalam konteks cara konvensional, biaya yang muncul dalam proses pengadaan, tak jarang, bukan merupakan biaya langsung sebagai konsekuensi penyelenggaran proses pengadaan, melainkan ”biaya” tidak langsung, yang seringkali bahkan jauh lebih besar dari biaya yang sesungguhnya.

Biaya ini memiliki banyak nama dan umum diketahui. Terkadang disebut biaya bawah tangan, biaya siluman dan lain sebagainya. Namun, yang pasti, proses pengadaan menjadi bias, dan tak jarang tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan akibat adanya pengaruh yang besar dari biaya-biaya itu. Proses pengadaan bukan lagi sebagai cara efisien dan hemat biaya dalam pengadaan barang, melainkan telah menjadi proses untuk memperoleh uang dengan berbagai cara dan mempengaruhi proses pengadaan itu sendiri.

Karenanya, ketika pemerintah bertekad akan menggunakan e-procurement dalam proses pengadaan berbagai keperluan pemerintah, maka hal itu selayaknya disambut positif. Selain itu merupakan tekad yang baik dari pemerintah, e-procurement memang telah banyak diterapkan di berbagai negara, seperti Singapura dan Malaysia. Karenanya, kalau Indonesia menerapkannya, itu merupakan suatu langkah maju. Untuk tahap awal, rencananya e-procurement akan diterapkan di semua instansi di Pulau Jawa dalam dua tahun mendatang, sementara penerapannya di seluruh Indonesia baru akan terwujud pada 2010.

Tahun ini, Bappenas bahkan sudah merencanakan untuk melaksanakan beberapa tahapan penerapan e-procurement di pemerintahan secara menyeluruh melalui proyek percontohan di lima departemen, yaitu Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Depkominfo, dan Menko Perekonomian. Meski, sebenarnya, sejumlah departemen lain telah mulai menerapkannya, antara lain Departemen Kesehatan, Depdiknas, Departemen Perhubungan, Pemkot Surabaya, dan salah satu pemda di Bali.

Meski berbeda dengan cara-cara konvensional, namun e-procurement bukanlah suatu sistem yang sama sekali baru dan tak mungkin diintervensi oleh manusia. Sebagai suatu sistem, e-procurement memang menggunakan jaringan elektronik, namun esensi proses pengadaannya boleh dikata relatif sama. Hanya saja, dengan e-procurement memang ada bagian-bagian dari proses yang berbeda dan sama sekali tidak bisa diintervensi oleh manusia.

Karenanya, yang sangat diperlukan adalah adanya transparansi yang didukung oleh suatu mekanisme dan tata aturan serta kriteria yang jelas, sehingga proses pengadaan melalui e-procurement dapat dijalankan secara optimal. Yang lebih penting adalah bagaimana semua aturan dan kriteria yang ditetapkan sejak awal itu benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar, sebelum proses penawaran secara elektronik dilakukan. Belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh negara-negara lain, yang lebih luas penerapannya, bukan sesuatu yang mustahil dilakukan.

Di sisi lain, inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah ini, jika dapat dilaksanakan dengan baik, akan merupakan langkah awal yang positif untuk mengefisienkan semua proses pengadaan berbagai keperluan pemerintah dan lembaga negara, termasuk BUMN, dan sekaligus melakukan penghematan, serta menghindari kemungkinan terjadinya tidak korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya.

Kalau saja pemerintah dapat secara konsisten dan sungguh-sungguh berkomitmen dalam menerapkan e-procurment ini, maka kita mungkin boleh berharap akan berjalannya suatu pemerintahan yang bersih, transparan dan sehat. Meskipun, ini baru merupakan salah satu upaya strategis dari berbagai upaya lain yang diperlukan untuk itu.

• Permalink
• RSS 2.0
• 
• 
• 
• 
•